Penerimaan Siswa Baru 2018

Share

Penerimaan Siswa Baru 2018

Sistem PPDB SMK Tahun 2018

Informasi Umum SMA SMK PPDB 2018 Jabar

Info Selengkapnya kunjungi web resmi PPDB SMA/SMK/SLB Prov. Jabar

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa Tahun Ajaran 2018/2019

A. KETENTUAN UMUM
1. Penerimaan Peserta Didik Baru
1.1 Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)  merupakan  layanan pendidikan guna memenuhi hak-hak dasar warga negara untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan berkeadilan dengan menerapkan asas objektif, akuntabel, transparan, dan tanpa diskriminasi sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan di Daerah Provinsi.
1.2 PPDB pada Sekolah Luar Biasa meliputi PPDB pada Sekolah Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB).
1.3 Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat melakukan pendaftaran ke sekolah penyelenggara pendidikan inklusif atau ke Sekolah Luar Biasa (SLB).
1.4 Pendaftaran penerimaan peserta didik baru dapat dilakukan

secara individu oleh orang tua calon peserta didik atau kolektif

oleh satuan  pendidikan asal,   secara langsung ke  satuan  pendidikan yang dituju atau ke cabang dinas pendidikan sesuai wilayah dengan membawa dokumen yang dipersyaratkan.

1.5 Jika orang tua calon peserta didik tidak dapat hadir saat pendaftaran, wali calon peserta didik dapat menggantikannya dengan membawa surat kuasa yang dibubuhi materai.
1.6 Calon peserta didik yang akan mendaftarkan diri ke satuan pendidikan yang berada di luar Daerah Kabupaten/Kota lain, dapat mendaftarkan diri melalui panitia PPDB di tingkat cabang dinas wilayah sesuai tempat domisili untuk selanjutnya data calon peserta didik di-entri   dan diunggah (up-load) ke dalam sistem PPDB oleh panitia.
1.7 Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat   satuan  pendidikan.
1.8 Khusus calon peserta didik yang akan mendaftarkan ke SLB, pendaftaran dilakukan di luar jaringan (offline).
2. Calon Peserta Didik
2.1 Calon peserta didik baru SMA, SMK, adalah semua calon peserta didik baru lulusan tahun berjalan dan lulusan tahun sebelumnya, lulusan program Paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.2 Persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA dan SMK:

a.  Berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun;

b. Memiliki ijazah/STTB SMP atau bentuk lain yang sederajat; dan

c.  Memiliki SHUN SMP atau bentuk lain yang sederajat.

2.3 Persyaratan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2.2 huruf c. dikecualikan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan  pendidikan di luar negeri dan peserta didik berkebutuhan khusus yang bersekolah pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dan pada SMPLB serta SMALB.
2.4 SMK atau bentuk lain yang sederajat bidang keahlian/ program keahlian/ kompetensi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
2.5

 

 

Persyaratan calon peserta didik baru bagi TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB:

a.    Taman Kanak Kanak Luar Biasa (TKLB) sekurang-kurangnya berusia empat (4) tahun, paling tinggi lima (5) tahun;

b.   Sekolah Dasar Luar Biasa diwajibkan berusia tujuh (7), sekurang-kurangnya berusia enam tahun;

c.    Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa harus telah tamat Sekolah Dasar Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara, berusia paling tinggi  15 tahun;

d.   Sekolah Menengah Luar Biasa, harus telah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa atau satuan pendidikan yang sederajat atau setara, paling tinggi berusia 21 tahun.

2.6

 

 

 

Calon peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di sekolah formal pada jadwal yang ditetapkan secara khusus, dengan ketentuan:

a.    lulus ujian kesetaraan Paket B; dan

b.   lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA, SMK, atau bentuk lain yang sederajat.

2.7

 

 

Calon peserta didik yang berasal dari negara lain dapat diterima setelah :

a.    menunjukkan Surat Keterangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;

b.   menunjukkan Ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa  peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya; dan

c.    lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan   oleh satuan  pendidikan yang dituju.

2.8 Satuan pendidikan menentukan persyaratan dalam tes kelayakan dan penempatan perpindahan sebagaimana dijelaskan pada angka 2.6 huruf b dan 2.7 huruf c.
3. Teknis seleksi PPDB
3.1 Dasar utama proses seleksi PPDB menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan. Radius merupakan jarak antara dua titik koordinat domisili dan lokasi satuan pendidikan yang dituju. Radius diukur oleh panitia PPDB bagian input data di  satuan  pendidikan dengan menggunakan sistem IT- aplikasi PPDB. Proses seleksi pada SMK jalur prestasi dan jalur NHUN tidak menggunakan pertimbangan radius domisili calon peserta didik.
 

 

3.2 Proses seleksi PPDB dilaksanakan secara otomatis menggunakan sistem IT-aplikasi PPDB yang berlangsung dalam jaringan (secara online) dan dapat diakses pada alamat website ppdb.disdik.jabarprov.go.id, untuk seleksi pada SLB berlangsung luar jaringan (secara offline).
4. Hasil seleksi PPDB
4.1 Pengumuman hasil seleksi PPDB diinformasikan melalui media online pada website PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dengan alamat website ppdb.disdik.jabarprov.go.id.
4.2 Hasil seleksi PPDB merupakan daftar urutan calon peserta didik yang terdapat pada laman resmi aplikasi PPDB online atau display  di satuan  pendidikan yang mengacu pada laman resmi aplikasi PPDB online, sesuai kuota/daya tampung masing-masing yang akan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
4.3 Perkembangan tahap seleksi jalur NHUN dapat dilihat pada alamat website ppdb.disdik.jabarprov.go.id setiap dua hari setelah operator satuan pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah melakukan input dan unggah (upload) data calon peserta didik.
5. Jalur PPDB
5.1 Secara umum seleksi PPDB  mempertimbangkan kriteria prioritas berdasarkan tempat domisili calon peserta didik pada wilayah provinsi dan atau radius jarak terdekat ke satuan  pendidikan tujuan. Domisili  calon peserta didik merujuk pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.
5.2 Wilayah provinsi terbagi atas dalam wilayah dan luar wilayah Provinsi Jawa Barat.
5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calon peserta didik dari  dalam wilayah Provinsi Jawa Barat dapat memilih jalur PPDB berdasarkan pada kekhususan kriteria yang terdiri atas:

a.   Keluarga Ekonomi Tidak Mampu (KETM), diperuntukkan bagi calon peserta didik dari keluarga dengan ekonomi tidak mampu;

b.   Penghargaan Maslahat bagi Guru (PMG), diperuntukkan bagi calon peserta didik putera puteri guru mata pelajaran/guru bimbingan konseling /pengawas sekolah yang mendapat penghargaan maslahat berupa kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putera puterinya, dengan  kriteria sebagaimana dipersyaratkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, yaitu:

1)    Memiliki sertifikat pendidik;

2)    Memiliki kesesuaian antara latar belakang pendidikan

dengan mata pelajaran/bidang  yang diampu;

3)     Jumlah beban mengajar minimal 24 jam pelajaran bagi guru mata pelajaran/150 orang siswa yang dibimbing bagi guru bimbingan konseling/40 guru atau tujuh satuan pendidikan binaan bagi pengawas sekolah; dan

4)    Berusia tidak lebih dari 60 tahun.

c. Bagi guru yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program keahlian, kepala perpustakaan, laboratorium, bengkel, atau unit produksi, jumlah beban mengajar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d.   Anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas (ABK), diperuntukkan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas;

e.    Warga penduduk setempat (WPS), diperuntukkan bagi calon peserta didik dari warga penduduk setempat di sekitar lingkungan sekolah;

f.     Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN), diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memilih seleksi PPDB dengan menggunakan nilai hasil ujian nasional;

g.   Prestasi atau bakat istimewa bidang akademik atau nonakademik, diperuntukkan sebagai penghargaan bagi calon peserta didik yang memiliki prestasi akademik atau non akademik.

5.4

 

 

Jalur Prestasi atau bakat istimewa pada bidang  akademik atau non akademik  yang dimiliki calon peserta didik dari berbagai kejuaraan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, olah raga, pramuka, paskibra, Palang Merah Remaja, keagamaan, kreativitas, terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementrian Agama.
5.5 Satuan pendidikan wajib memberikan informasi jenis/bidang prestasi yang dapat dibina atau dikembangkan di satuan pendidikan untuk di-upload ke dalam sistem aplikasi PPDB.
5.6 Untuk jalur PPDB sebagaimana dijelaskan pada angka 5.3 dibuktikan dengan kepemilikan dokumen:

a.    Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan/desa,  dan atau  dokumen lain yang mendukung bukti ketidakmampuan secara ekonomi antara lain Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi calon peserta didik dari KETM;

b.    Surat keterangan dari pimpinan tempat bertugas, sertifikat pendidik, surat keputusan pengangkatan pertama dan surat tugas mengajar/membimbing/membina dari orang tua calon peserta didik yang berprofesi guru mata pelajaran/bimbingan konseling/pengawas sekolah  bagi calon peserta didik jalur penghargaan maslahat guru;

c.     Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan calon peserta didik telah menetap pada tempat domisili sekurang-kurangnya selama enam bulan, bagi calon peserta didik warga atau penduduk setempat  di sekitar satuan  pendidikan yang dituju;

d.    Data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau  (Resource centre) atau Kelompok Kerja Pendidikan Inklusif, bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas;

e.     Jalur prestasi, dibuktikan dengan kepemilikan piala, medali, sertifikat/piagam yang dilegalisasi oleh panitia penyelenggara atau pihak berwenang; dan

f.      Jalur NHUN dibuktikan dengan kepemilikan Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) dari satuan pendidikan asal.

5.7 Calon peserta didik dari luar wilayah Provinsi Jawa Barat dapat memilih jalur PPDB berdasarkan pertimbangan:

a.    Prestasi atau bakat istimewa pada bidang  akademik atau nonakademik; dan

b.    Nilai Ujian Nasional yang dimiliki calon peserta didik dari seluruh mata pelajaran yang diujikan pada tingkat Nasional.

5.8 Jalur NHUN sebagaimana dijelaskan pada angka 5.6. huruf f  dan 5.7 huruf b tidak diberlakukan bagi calon peserta didik untuk SLB.
5.9. Jadwal PPDB jalur KETM, penghargaan maslahat Guru, ABK, warga penduduk setempat  dan calon peserta didik berprestasi yang berasal dari dalam dan luar wilayah provinsi dilakukan sebelum  jadwal PPDB jalur NHUN. Jika tidak lolos, dapat mendaftarkan kembali pada PPDB jalur NHUN. Jika jalur KETM tidak lolos karena melebihi kuota, calon peserta didik akan disalurkan ke satuan pendidikan negeri atau swasta terdekat lainnya yang belum memenuhi kuota KETM.

 

6. Daya tampung, rombongan belajar, dan kuota tiap jalur PPDB
6.1 Daya tampung
6.1.1 Daya tampung ditentukan oleh  satuan  pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah dan luas  ruang kelas, beban belajar pada struktur kurikulum berdasarkan pertimbangan   jumlah guru  dan layanan peminatan yang dapat difasilitasi, serta kajian teknis lainnya.
6.1.2 Setiap  satuan  pendidikan mengajukan daya tampung kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui Cabang Dinas paling lambat tanggal 21 Mei 2018 untuk diverifikasi oleh Cabang Dinas Pendidikan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai daya tampung pada Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru pada tahun ajaran berjalan.
6.2 Rombongan belajar
6.2.1 Jumlah rombongan belajar (rombel) atau kelas pada SMA dalam satu  satuan  pendidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) rombongan belajar, paling banyak berjumlah 36 rombongan belajar dengan jumlah masing-masing tiap tingkat sebanyak 12 rombongan belajar.
6.2.2 SMK atau bentuk lain yang sederajat berjumlah paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 72 rombongan belajar, masing-masing tingkat paling banyak 24 rombongan belajar.
6.2.3 Bagi satuan pendidikan yang pada tahun sebelumnya masih terdapat peserta didik kurang dari 15 dalam 1 (satu) kelas atau rombongan belajar dan mempunyai lebih dari 72 rombongan belajar, maka secara bertahap wajib menyesuaikan hingga paling lambat 3 tahun.
6.2.4 Jumlah peserta didik  SMA dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 (dua puluh) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
6.2.5 Jumlah peserta didik SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 (lima belas) dan paling banyak 36 (tiga puluh enam) peserta didik.
6.2.6 Jumlah peserta didik dalam satu kelas pada SLB untuk setiap kekhususan dan satuan pendidikan sebagai berikut:

a.  TKLB dan SDLB paling banyak 5 (lima) orang peserta didik; dan

b.  SMPLB dan SMALB paling banyak 8 (delapan) peserta didik.

6.2.7 Ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar dapat dikecualikan, paling banyak pada 1 (satu) rombongan belajar dalam 1 (satu) tingkat kelas.
6.2.8 Satuan pendidikan yang terletak dan atau menggunakan areal  milik instansi atau lembaga tertentu, mengusulkan penetapan rombongan belajar khusus kepada kepala cabang dinas pendidikan wilayah bagi calon peserta didik yang orangtuanya bertugas atau sebagai anggota dari instansi setelah diseleksi oleh panitia di satuan pendidikan melalui:

a.    verifikasi dokumen surat keterangan dari pimpinan instansi tentang usulan calon peserta didik serta nama orang tuanya; dan

b.   verifikasi kartu tanda anggota dari orang tua calon peserta didik.

6.3 Kuota tiap jalur PPDB
6.3.1

 

 

 

 

Calon peserta didik yang berdomisili pada zonasi  dalam wilayah provinsi Jawa Barat, paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah keseluruhan calon peserta didik yang diterima,  dengan ketentuan :

a.     kuota 20% bagi calon peserta didik dari keluarga ekonomi tidak mampu;

b.     kuota 5% bagi calon peserta didik dari putera-puteri guru sebagai penghargaan maslahat bagi guru, dan bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas;

 

c.      kuota 10%  bagi calon peserta didik khusus warga penduduk setempat yang berdomisili pada radius jarak terdekat ke satuan  pendidikan yang dituju;

d.     kuota 40% diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti PPDB melalui jalur Nilai Hasil Ujian Nasional (NHUN); dan

e.      15% diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti PPDB melalui jalur prestasi.

6.3.2 Kuota jalur NHUN sebagaimana dijelaskan angka 6.3.1 huruf d dapat bertambah dari 40%, jika kuota jalur yang lainnya tidak terpenuhi.
6.3.3 Baik sekolah negeri maupun swasta wajib menyediakan kuota 20% bagi KETM. Jika kuota calon peserta didik dari KETM tidak terpenuhi, kuota ditambahkan pada kuota calon peserta didik bagi warga penduduk setempat yang berdomisili pada radius jarak terdekat.
6.3.4 Calon peserta didik yang berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar yang akan diterima disesuaikan ketersediaan tenaga pendidik dan sarana prasarana pendukung layanan khusus. Dalam hal keterbatasan tenaga pendidik dan sarana pendukung layanan khusus, satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pusat dukungan (Resource centre), perguruan tinggi atau tim kelompok kerja layanan khusus.
 

 

6.3.5 Jika kuota calon peserta didik jalur penghargaan maslahat guru dan calon peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.1 huruf b tidak terpenuhi, kuota dapat ditambahkan pada kuota bagi penduduk warga setempat pada radius jarak terdekat  sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.1 huruf c.
6.3.6 Jika kuota bagi penduduk warga setempat pada radius jarak terdekat  sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.1 huruf c tidak terpenuhi,  kuota dapat ditambahkan pada kuota jalur penghargaan maslahat bagi guru, calon peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.1 huruf b atau bagi KETM berdasarkan pendaftar terbanyak.
6.3.7

 

 

 

 

Calon peserta didik yang berdomisili  di luar wilayah provinsi Jawa Barat, paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima dengan ketentuan:

a.      Kuota 5% diperuntukan bagi  calon peserta didik yang mengikuti PPDB melalui jalur prestasi; dan

b.      Kuota 5% diperuntukkan bagi calon peserta didik yang mengikuti PPDB melalui jalur NHUN.

6.3.8 Jika kuota jalur prestasi dan jalur NHUN dari luar wilayah provinsi Jawa Barat sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.7 huruf a dan b tidak terpenuhi, maka kuota dapat ditambahkan untuk kuota bagi calon peserta didik dari dalam wilayah provinsi Jawa Barat, sesuai jalurnya.
6.3.9 Kuota calon peserta didik dari luar wilayah provinsi Jawa Barat pada satuan  pendidikan yang berada di daerah berbatasan dengan provinsi lain dapat berubah, sesuai dengan kondisi calon peserta didik pendaftar di daerah perbatasan. Perubahan kuota ditetapkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
6.3.10 Kuota sebagaimana dijelaskan pada angka 6.3.9 ditentukan secara khusus melalui Memorandum of Understanding (MoU) antara Daerah Kabupaten/Kota pada daerah perbatasan dengan Cabang Dinas Pendidikan sesuai wilayah.
6.3.11

 

Informasi daya tampung untuk SMK wajib disertai dengan informasi tentang Bidang Keahlian, Program Keahlian dan Kompetensi Keahlian yang mengacu pada Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Tahun 2016.
6.3.12 Perubahan kuota pada jalur tertentu karena tidak terpenuhinya kuota jalur tertentu lainnya, dilakukan secara otomatis oleh sistem IT setelah masa pendaftaran berakhir.
B. KETENTUAN KHUSUS
1. PPDB pada Sekolah Menengah Atas (SMA)
1.1 Pendaftaran dan sekolah pilihan
1.1.1 Pendaftaran PPDB di SMA bagi calon peserta didik dari KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga  penduduk setempat, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, dan calon peserta didik berprestasi dilaksanakan tanggal 4 Juni sampai 8 Juni 2018, sedangkan pendaftaran jalur NHUN tanggal 5, 6, 7, 9, 10 Juli 2018.
1.1.2 Pendaftaran langsung ke satuan pendidikan yang dituju baik secara individu oleh orangtua/wali atau kolektif oleh sekolah asal atau ke cabang dinas pendidikan pada wilayah sesuai domisili, jika satuan pendidikan yang dituju berada di luar Daerah Kota/Kabupaten.
1.1.3 Pendaftaran berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi calon peserta didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat   satuan  pendidikan atau tingkat cabang dinas wilayah.
1.1.4 Dokumen yang harus dibawa saat pendaftaran adalah:

a.    foto kopi Akta Kelahiran;

b.   foto kopi Ijazah;

c.    foto kopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);

d.   foto kopi Kartu Keluarga orang tua/wali, tempat domisili calon peserta didik;;

e.    foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua;

f.     Surat Kelakuan Baik;

g.    Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua;

h.   Pasfoto siswa ukuran 4X6 cm sebanyak 3 lembar;

i.     Dokumen khusus sesuai jalur yang ditempuh sebagaimana dijelaskan pada angka 5.6; dan

j.     Dokumen asli disertakan  untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di  satuan  pendidikan.

1.1.5 Satuan  pendidikan asal dapat menerbitkan Surat Keterangan bahwa calon peserta didik telah mengikuti Ujian Nasional jika SHUN  belum terbit.
1.1.6 Format Surat Tanggung Jawab Mutlak yang harus diisi orang tua, dapat diunduh dari aplikasi PPDB, sekolah asal atau dapat diperoleh dari panitia PPDB satuan  pendidikan yang dituju.
1.1.7 Calon peserta didik dapat bebas menentukan  satuan pendidikan negeri atau swasta sebagai pilihan.
1.1.8 Calon peserta didik jalur KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga penduduk setempat, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas serta  calon peserta didik berprestasi dapat memilih satu pilihan satuan  pendidikan.
1.1.9 Calon peserta didik  dari jalur NHUN dapat memilih dua pilihan satuan pendidikan.
1.1.10 Perdaftaran calon peserta didik  jalur NHUN, dilakukan di satuan pendidikan pilihan kesatu atau di cabang dinas wilayah sesuai domisili bagi calon peserta didik yang memilih satuan pendidikan di luar  Daerah Kabupaten/Kota.
1.1.11 Pendaftar tidak diperkenankan mencabut atau mengubah pilihan satuan pendidikan setelah data calon peserta didik diunggah (upload) oleh panitia bagian operator di satuan pendidikan atau cabang dinas pendidikan.
1.2 Seleksi
1.2.1 Jalur KETM
1.2.1.1 Tahapan Seleksi:

a.    data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah ke dalam sistem aplikasi PPDB;

b.    data kepemilikan SKTM/ KIP/ KIS atau KKS diverifikasi;

c.     jarak tempat domisili ke satuan  pendidikan tujuan diukur oleh operator menggunakan sistem IT;

d.    proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak domisili;

e.     hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB;

f.      jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia tertua calon peserta didik;

g.    jika hasil pemeringkatan berdasarkan usia masih sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan jumlah dokumen bukti ketidakmampuan yang dimiliki calon peserta didik; dan

h.    calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan, akan dilimpahkan ke satuan pendidikan negeri atau swasta terdekat lain yang belum memenuhi kuota.

1.2.1.2 Satuan  Pendidikan dapat menambahkan  proses seleksi melalui kunjungan atau visitasi lapangan ke tempat domisili  calon Peserta Didik.
1.2.2 Jalur penghargaan maslahat bagi guru:
1.2.2.1 Tahapan Seleksi:

a.    data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah ke dalam sistem aplikasi PPDB;

b.    data kepemilikan dokumen; 1) Surat Keterangan dari Kepala satuan  pendidikan yang menyatakan bahwa orang tua calon peserta didik bertugas sebagai guru mata pelajaran/bimbingan konseling/ atau surat keterangan dari kepala cabang dinas bagi orang tua yang bertugas sebagai pengawas sekolah, 2) sertifikat pendidik, 3) surat tugas mengajar /membimbing/membina, dan 4) Surat Keputusan Pengangkatan pertama, diverifikasi;

c.     jarak tempat domisili calon peserta didik ke satuan  pendidikan tujuan diukur oleh sistem IT;

d.    proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak domisili;

e.     jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia tertinggi calon peserta didik;

f.      jika berdasarkan pemeringkatan usia masih sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan masa kerja orang tua siswa sebagai guru; dan

g.    hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB jalur penghargaan maslahat bagi guru.

1.2.2.2 Calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.
1.2.3 Jalur calon peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas
1.2.3.1 Tahapan Seleksi:

a.    data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload ke sistem aplikasi PPDB oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah jika calon peserta didik berdomisili di luar Daerah Kabupaten/Kota;

b.    data kepemilikan dokumen data hasil diagnosa psikolog atau pakar dari perguruan tinggi layanan khusus atau  (Resource centre) atau kelompok kerja inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, diverifikasi panitia;

c.     jarak tempat domisili ke satuan  pendidikan tujuan diukur oleh sistem IT;

d.    proses seleksi dilakukan melalui hasil verifikasi dokumen  data calon peserta didik hingga batas kuota; dan

e.      hasil seleksi merupakan seluruh calon peserta didik yang memenuhi kriteria dan sesuai kuota.

 

1.2.3.2 Jika calon peserta didik melebihi kuota, dapat disalurkan ke  satuan  pendidikan lain terdekat yang kuotanya belum terisi.
1.2.4 Jalur warga penduduk setempat
1.2.4.1 Tahapan seleksi:

a.    data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload ke dalam sistem aplikasi PPDB oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah;

b.    data kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (KK) diverifikasi;

c.     jarak tempat domisili calon peserta didik ke satuan  pendidikan tujuan diukur oleh sistem IT;

d.    proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan jarak terdekat;  dan

e.     hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB.

1.2.4.2 Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki jarak sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik.
1.2.4.3 Jika pemeringkatan berdasarkan usia masih sama, pemeringkaytan selanjutnya berdasarkan lama menetap pada KK.
1.2.4.4 Calon peserta didik yang tidak lolos, dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.
1.2.5 Jalur calon peserta didik berprestasi
1.2.5.1 Tahapan Seleksi:

a.    data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload ke dalam sistem aplikasi PPDB oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah;

b.    data kepemilikan bukti prestasi berupa piagam atau sertifikat atau medali atau piala dari kejuaraan diskor berdasarkan tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan;

c.     dilakukan uji kompetensi oleh  satuan  pendidikan yang dituju;

d.    satuan  pendidikan menjumlahkan skor dokumen/bukti pendukung prestasi dengan skor hasil uji kompetensi;

e.     proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan tahapan:

1)   menghitung skor prestasi =

bukti prestasi + hasil uji kompetensi

2) menghitung skor total = (skor jarak x bobot) + (skor prestasi x bobot), bobot untuk skor jarak adalah 55%, bobot untuk prestasi adalah 45%;

f.      Hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima.

1.2.5.2 Jika calon peserta didik memiliki beberapa prestasi, perhitungan skor hanya diberlakukan pada satu jenis atau satu bidang prestasi yang dianggap tertinggi oleh calon peserta didik.
1.2.5.3 Ketentuan penskoran prestasi dari penghargaan atau sertifikat berdasarkan tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan, terlampir;
1.2.5.4 Calon peserta didik yang tidak lolos, dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.
1.2.5.5

 

 

Jika hasil pemeringkatan pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki total nilai sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan kedua berdasarkan jarak terdekat calon peserta didik ke satuan  pendidikan yang dituju.
1.2.5.6 Jika setelah pemeringkatan berdasarkan jarak masih sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan usia tertinggi calon peserta didik.
1.2.6. Jalur Nilai Hasil Ujian Nasional
1.2.6.1 Tahapan Seleksi:

a.    dokumen calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload oleh operator  satuan  pendidikan ke dalam sistem aplikasi PPDB;

b.   data jumlah Nilai Hasil Ujian Nasional di-input;

c.    Jarak domisili diukur oleh sistem IT;

d.   proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan perhitungan:

Skor total = (skor jarak domisili x bobot) + (jumlah NHUN x bobot), dengan perbandingan bobot untuk jarak 55%, bobot untuk NHUN 45%; dan

e.    hasil pemeringkatan skor total  Calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima.

1.2.6.2 Jika pada hasil pemeringkatan terdapat beberapa calon peserta didik dengan nilai akhir yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan  berdasarkan nilai masing-masing mata pelajaran yang diujinasionalkan berturut–turut mata pelajaran:

a.     Bahasa Indonesia;

b.     Bahasa Inggris;

c.     Matematika; dan

d.     Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).

1.2.6.3 Calon peserta didik jalur NHUN yang tidak lolos seleksi di satuan  pendidikan pilihan kesatu, secara otomatis diseleksi pada  tahap selanjutnya oleh sistem aplikasi IT di satuan  pendidikan pilihan dua untuk diseleksi berdasarkan tahapan sebagaimana dijelaskan pada 1.2.6.1
1.3 Pengumuman
1.3.1 Pengumuman kelulusan PPDB jalur calon peserta didik KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga penduduk setempat pada radius jarak terdekat, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta jalur prestasi dapat dilihat melalui aplikasi Online PPDB pada tanggal 30 Juni 2018.
1.3.2 Pengumuman kelulusan PPDB jalur NHUN dapat dilihat melalui aplikasi Online PPDB pada tanggal 12 Juli 2018.
1.3.3 Kepala Satuan  pendidikan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tentang Peserta Didik Baru yang diterima tahun ajaran 2018/2019 di  satuan  pendidikan masing masing berdasarkan display data hasil seleksi pada aplikasi online PPDB yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 30 Juni 2018 dan 12 Juli 2018.
1.4 Daftar ulang
1.4.1 Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada Satuan  pendidikan yang bersangkutan.
1.4.2 Bagi peserta didik yang  diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang hingga waktu yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri.
1.4.3 Daftar ulang untuk calon peserta didik KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga penduduk setempat pada radius jarak terdekat,  berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta jalur prestasi dilaksanakan tanggal 2 Juli s.d. 4 Juli 2018.
1.4.4 Daftar ulang untuk calon peserta didik jalur NHUN dilaksanakan tanggal 13 Juli s.d. 14 Juli 2018.
1.5 Awal Tahun Ajaran Baru
1.5.1 Hari pertama kegiatan pembelajaran tahun ajaran 2018-2019 dimulai pada tanggal 16 Juli 2018.
1.5.2 Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif namun tidak memiliki tenaga pendidik layanan khusus, dapat melibatkan tenaga pendidik layanan khusus melalui kerjasama dengan pakar dari  (Resource centre ) atau perguruan tinggi atau kelompok kerja inklusif serta berkoordinasi dengan oran tua siswa.

 

2 PPDB PADA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  (SMK)
2.1 Pendaftaran  dan  Sekolah Pilihan
2.1.1 Pendaftaran PPDB di SMK bagi calon peserta didik dari KETM, warga  setempat pada jarak terdekat, warga penghargaan maslahat bagi guru, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas serta calon peserta didik berprestasi, dilaksanakan tanggal 4 s.d. 8 Juni 2018, sedangkan pendaftaran jalur NHUN tanggal 5, 6, 7, 9,10  Juli 2018.
2.1.2 Pendaftaran, berupa penerimaan persyaratan dan entri data/informasi Calon Peserta Didik yang dilakukan secara langsung atau daring (online) oleh panitia/operator tingkat   satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah.
2.1.3 Calon peserta didik dari jalur KETM, warga  setempat pada jarak terdekat, penghargaan maslahat bagi guru, berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas serta calon peserta didik berprestasi dapat memilih satu pilihan satuan pendidikan negeri atau swasta.
2.1.4 Calon peserta didik jalur NHUN dapat memilih tiga (3)  pilihan program keahlian/kompetensi keahlian yang berada di seluruh Daerah Provinsi Jawa Barat.
2.1.5 Setiap calon peserta didik bebas memilih satuan  pendidikan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
2.1.6 Calon peserta didik SMK jalur NHUN dapat memilih 3 (tiga)  kompetensi keahlian (pilihan ke-1, ke-2, ke-3) dalam satu SMK, atau 2 (dua) SMK.
2.1.7 Calon peserta didik, datang langsung ke satuan  pendidikan pilihan ke-1 ( satu )atau ke cabang dinas pendidikan wilayah sesuai domisili jika satuan pendidikan pilihan berlokasi di luar kota atau kabupaten, dengan membawa dokumen persyaratan.
2.1.8 Calon peserta didik berkebutuhan khusus dapat diterima di SMK sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.
2.1.9 Calon peserta didik wajib melakukan konsultasi berkenaan dengan kompetensi keahlian yang akan dipilihnya di satuan  pendidikan pilihan ke satu.
2.1.10 Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak diperkenankan mengubah pilihan satuan  pendidikan dan atau kompetensi keahlian yang menjadi pilihannya.
2.1.11 Seluruh berkas pendaftaran, tidak dapat diambil sampai dengan pengumuman penerimaan peserta didik baru ditetapkan oleh  satuan  pendidikan.
2.2 Seleksi
2.2.1 Proses seleksi Jalur PPDB bagi calon peserta didik dari KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga penduduk setempat serta jalur prestasi pada SMK dilakukan melalui proses seleksi berdasarkan:

a.   Jarak terdekat;

b.   verifikasi persyaratan umum dan dokumen sesuai kekhususannya sebagaimana dijelaskan pada angka 5.6; dan

c.    hasil uji kompetensi dan atau tes minat dan bakat sesuai program/kompetensi keakhlian yang dipilih.

2.2.2 Seleksi  jalur KETM :

a.    Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki nilai akhir  sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan usia tertua calon peserta didik.

b.   Jika hasil pemeringkatan berdasarkan usia masih sama, selanjutnya diperingkat berdasarkan jumlah dokumen bukti ketidakmampuan yang dimiliki calon peserta didik

c.    Calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan, akan dilimpahkan ke satuan pendidikan negeri atau swasta terdekat lain yang belum memenuhi kuota bagi calon peserta didik dari KETM.

2.2.3 Seleksi jalur penghargaan maslahat bagi guru:

a.    Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki nilai akhir yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia tertinggi calon peserta didik;

b.   Jika berdasarkan pemeringkatan usia masih sama, pemeringkatan selanjutnya dilakukan berdasarkan masa kerja orang tua siswa sebagai guru;

c.    hasil pemeringkatan data calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima pada seleksi PPDB jalur penghargaan maslahat bagi guru; dan

d.   Calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.

2.2.4 Seleksi jalur warga setempat:

a.  Jika pada batas kuota terdapat beberapa calon peserta didik yang memiliki nilai yang sama, selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan usia calon peserta didik;

b. Jika pemeringkatan berdasarkan usia masih sama, pemeringkatan selanjutnya berdasarkan lama menetap pada KK; dan

c.  Calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.

2.2.5 Seleksi jalur prestasi dilakukan dengan tahapan:

a.     data calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada angka 1.1.4 yang telah diverifikasi, di-input dan di-upload ke dalam sistem aplikasi PPDB oleh operator  satuan  pendidikan atau cabang dinas pendidikan wilayah;

b.     data kepemilikan bukti prestasi berupa piagam atau sertifikat atau medali atau piala dari kejuaraan diskor berdasarkan tingkat kejuaraan dan tingkat wilayah penyelenggaraan kejuaraan;

g.    dilakukan uji kompetensi prestasi oleh  satuan  pendidikan yang dituju;

h.    satuan  pendidikan melaksanakan tes minat dan bakat sesuai program keahlian/ kompetensi keahlian;

i.      Proses seleksi dilakukan melalui pemeringkatan oleh sistem IT berdasarkan skor prestasi setelah mempertimbangkan hasil tes minat dan bakat;

j.       Hasil pemeringkatan calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima; dan

k.    Calon peserta didik yang tidak lolos, berada di posisi  luar batas kuota pada hasil pemeringkatan dapat mendaftar kembali  pada jalur NHUN.

2.2.6 Seleksi jalur NHUN berdasarkan:

a.    Verifikasi dokumen persyaratan umum;

b.   Hasil uji kompetensi dan atau tes minat dan bakat sesuai program/kompetensi keakhlian yang dipilih; dan

c.    Nilai Hasil Ujian Nasional.

 

 

 

2.2.7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tahapan seleksi jalur NHUN:

a.        Nilai hasil ujian nasional calon peserta didik diperingkat dari urutan teratas calon peserta didik sampai dengan jumlah sesuai kuota;

b.       Hasil pemeringkatan NHUN beserta hasil tes minat dan bakat calon peserta didik hingga batas kuota merupakan seluruh calon peserta didik yang diterima;

c.        Calon peserta didik yang tidak lolos seleksi di   satuan  pendidikan pilihan ke-1, diseleksi di  pilihan  kedua. Jika pada pilihan ke dua masih tidak lolos, maka selanjutnya diseleksi di  pilihan terakhir; dan

d.       Jika pada batas akhir daya tampung terdapat nilai akhir yang sama, maka selanjutnya dilakukan pemeringkatan berdasarkan nilai NHUN mata pelajaran, secara berurutan:

1)   Bahasa Indonesia;

2)   Bahasa Inggris;

3)   Matematika; dan

4)   Ilmu Pengetahuan Alam.

2.3 Pengumuman
2.3.1 Pengumuman kelulusan PPDB jalur KETM, penghargaan maslahat bagi guru dan berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, warga penduduk setempat, serta jalur prestasi dapat dilihat melalui aplikasi Online PPDB pada tanggal 30 Juni 2018.
2.3.2 Pengumuman kelulusan PPDB jalur NHUN dapat dilihat melalui aplikasi Online PPDB pada tanggal 12 Juli 2018.
2.3.3 Kepala Satuan  pendidikan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tentang peserta didik baru yang diterima tahun ajaran 2018-2019 di  satuan  pendidikan masing masing berdasarkan display data hasil seleksi pada aplikasi online PPDB yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 30 Juni 2018 dan  12 Juli 2018.
2.4 Daftar ulang
2.4.1 Daftar ulang untuk calon peserta didik calon peserta didik KETM, penghargaan maslahat bagi guru, warga penduduk setempat pada radius jarak terdekat,  berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas, serta jalur prestasi dilaksanakan tanggal 2 s.d. 4 Juli 2018.
2.4.2 Daftar ulang untuk calon peserta didik jalur NHUN dilaksanakan tanggal 13 s.d. 14 Juli 2018.
3. PPDB PADA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB)
3.1 Pendaftaran
3.1.1 Pendaftaran PPDB  bagi calon peserta didik TKLB, SDLB, SMPLB, SMALB  dilaksanakan tanggal 4 s.d. 8 Juni 2018.
3.1.2 Pendaftaran calon peserta didik berkebutuhan khusus dilakukan secara luar jaringan (offline) langsung di SLB yang dituju.
3.1.3 Dokumen persyaratan yang harus dibawa saat pendaftaran adalah:

a.    foto kopi Akta Kelahiran;

b.   foto kopi Ijazah;

c.    foto kopi Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN);

d.   foto kopi Kartu Keluarga;

e.    foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua;

f.     Surat Kelakuan Baik;

g.    Surat Tanggung Jawab Mutlak orang tua;

h.   Pasfoto siswa ukuran 4X6 cm sebanyak 3 buah;

i.     Dokumen hasil penilaian (assesment) kekhususan calon peserta didik dari pakar / tim kelompok kerja layanan khusus; dan

j.     Dokumen asli disertakan  untuk diverifikasi oleh panitia pendaftaran di  satuan  pendidikan.

3.1.4 Khusus untuk calon peserta didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dijelaskan huruf b dan c.
3.1.5 Khusus untuk calon peserta didik SMPLB dan SMALB tidak diperlukan persyaratan sebagaimana dijelaskan huruf c.
3.1.6 Satuan pendidikan melaksanakan assesment yang diperlukan bagi calon peserta didik yang belum memiliki dokumen hasil assesment kekhususannya.
3.2 Seleksi
3.2.1 Seleksi bagi calon peserta didik berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan TKLB, SDLB, SMPLB, dan SMALB dilakukan melalui verifikasi dokumen persyaratan umum dan dokumen hasil penilaian sesuai dengan jenis kekhususan calon peserta didik sebagaimana dijelaskan pada bagian 3.1.3 sampai dengan 3.1.5.
3.2.2 Hasil seleksi berupa hasil verifikasi dokumen dengan jumlah calon peserta didik hingga batas kuota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3 Pengumuman
3.3.1 Hasil seleksi calon peserta didik SLB diinformasikan di SLB tempat pendaftaran berupa hasil verifikasi yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kuota yang ditetapkan.
3.3.2 Kepala Satuan  pendidikan selanjutnya menerbitkan Surat Keputusan tentang peserta didik baru yang diterima tahun pelajaran 2018-2019 di  satuan  pendidikan masing masing berdasarkan data hasil seleksi PPDB yang telah ditetapkan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat  dan diumumkan melalui Sistem PPDB pada tanggal 30 Juni 2018.
3.4 Daftar ulang
3.4.1 Daftar ulang peserta didik baru berkebutuhan khusus pada tanggal 2 sampai 4 Juli 2018 untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada satuan  pendidikan yang bersangkutan.
3.4.2 Bagi peserta didik yang  diterima dan tidak melaksanakan daftar ulang hingga waktu yang telah ditetapkan, dianggap mengundurkan diri.
C MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH
1. Kegiatan MPLS dilaksanakan baik pada SMA, SMK maupun SLB maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal KBM tahun ajaran 2018-2019 dalam minggu pertama;
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:

a.     mengenali potensi diri siswa baru;

b.     membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana sekolah;

c.      menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar  efektif sebagai siswa baru;

d.     mengembangkan interaksi positif antarsiswa dan  warga  sekolah lainnya; dan

e.      menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan; dan
5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:

a.    perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi   hak guru;

b.   dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;

c.    dilakukan di lingkungan sekolah kecuali sekolah tidak memiliki fasilitas yang memadai;

d.   dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya.

e.    wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;

f.     dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya; dan

g.    wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah;

h.   dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.

7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah.
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:

a.    siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan

b.   siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai pelaku tindak kekerasan.

D PENYELENGGARA DAN TUGAS POKOK
1. Penyelenggaraan PPDB terdiri dari panitia penyelenggara tingkat Pemerintah Daerah atau Daerah Provinsi,  Cabang Dinas, dan  Satuan  Pendidikan.
1.1 Panitia pelaksana tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri atas:

a.    Penanggungjawab;

b.   Ketua Pelaksana;

c.    Wakil Ketua;

d.   Sekretaris;

e.    Bendahara;

f.     Bidang Pengembangan,

g.    Pengelolaan Support System Ict Aplikasi Ppdb dan Help Desk;

h.   Tim Electronic Data Processing Audit (Edp Audit); 

i.     Tim Sosialisasi PPDB;

j.     Tim Monitoring dan Evaluasi; Dan

k.   Tim Pengawasan dan Pengaduan.

1.1.1 Tim pengawasan dan pengaduan PPDB pada tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat terdiri dari pihak internal dan eksternal. Pihak internal terdiri dari panitia PPDB tingkat tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan beberapa unsur Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat baik struktural maupun fungsional, pihak eksternal melibatkan lembaga yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.
1.1.2 Tugas pokok panitia PPDB tingkat tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a.    menyusun dan menetapkan Surat Keputusan Panitia PPDB tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat;

b.   menyusun dan menetapkan regulasi PPDB;

c.    mengembangkan sistem aplikasi PPDB online;

d.   melakukan kerjasama dengan pihak terkait untuk pelaksanaan PPDB online;

e.    melakukan audit sistem aplikasi PPDB online;

f.     melakukan sosialisasi PPDB;

g.    menyiapkan sarana dan prasarana pendukung PPDB online;

h.   memonitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB di tingkat  satuan  pendidikan;

i.     memfasilitasi pengaduan masyarakat atas pengaduan dari  Cabang Dinas Pendidikan;

j.     menerima laporan pelaksanaan PPDB dari cabang dinas pendidikan ke wilayah Provinsi Jawa Barat;

k.   melaporkan pelaksanaan dan hasil PPDB tingkat  satuan  pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2 Panitia pelaksana tingkat  tingkat  cabang dinas  terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, koordinator PPDB SMA/SMK/SLB, tim help desk dan  tim pengawasan dan pengaduan.
1.2.1 Tugas pokok panitia PPDB tingkat Cabang Dinas wilayah Provinsi adalah sebagai berikut:

a.    menyusun dan menetapkan surat keputusan panitia PPDB tingkat cabang dinas;

b.   melakukan sosialisasi PPDB;

c.    menyiapkan sarana dan prasarana pendukung PPDB online;

d.   memonitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB di tingkat  satuan  pendidikan;

e.    memfasilitasi pengaduan masyarakat yang disampaikan oleh tim pengaduan dari tingkat  satuan  pendidikan;

f.     menerima laporan pelaksanaan PPDB dari kepala satuan  pendidikan; dan

g.    melaporkan pelaksanaan dan hasil PPDB tingkat  satuan  pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

1.2.2 Tugas pokok panitia pengawasan dan pengaduan sebagaimana dijelaskan pada angka 1.2.1 huruf e dilakukan oleh kepala seksi pengawasan cabang dinas pendidikan di wilayah dan atau pengawas pembina sesuai satuan pendidikan binaannya.
1.3. Penyelenggara PPDB tingkat satuan pendidikan terdiri dari panitia pelaksana meliputi ketua, sekretaris, bendahara, tim pengelola tik, tim verifikasi data, tim penanganan pengaduan  dan bidang lain sesuai kebutuhan satuan pendidikan serta tim pengawas di tingkat satuan pendidikan meliputi pengawas sekolah dan komite sekolah.
1.3.1 Tugas panitia PPDB tingkat  satuan  pendidikan adalah sebagai berikut:

a.   menyusun kepanitiaan penyelenggaran PPDB tingkat  satuan pendidikan;

b.   mensosialisasikan aturan penyelenggaraan PPDB kepada  panitia, warga satuan  pendidikan dan stakeholder pendidikan, masyarakat serta  aparat pemerintah setempat;

c.   menyiapkan sarana dan prasarana;

d.   menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi dokumen persyaratan;

e.   melaksanakan seleksi jalur prestasi akademik atau non akademik;

f.    melaksanakan visitasi lapangan bagi KETM;

g.   menyampaikan informasi perkembangan hasil seleksi     sementara hingga final jalur akademik melalui sistem  online;

h.  mengelola penanganan pengaduan;

i.    melaporkan keseluruhan hasil seleksi  PPDB ke Cabang Dinas Pendidikan.

1.3.2 Dalam pelaksanaan tugas panitia mengelola penanganan pengaduan  sebagaimana dijelaskan pada angka 5.3.1 huruf h, setiap penyelenggara PPDB di satuan pendidikan, cabang dinas maupun tingkat provinsi, wajib menyiapkan panitia khusus yang memahami mekanisme penanganan pengaduan sebagaimana diatur dalam petunjuk teknis PPDB.

 

E. PEMBIAYAAN
Biaya dalam pelaksanaan PPDB dan pendaftaran ulang pada satuan  pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Satuan  pendidikan (BOS) dibebankan pada dana BOS sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan  pendidikan (RKAS).
F. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK
1. Perpindahan peserta didik antar satuan  pendidikan dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala satuan  pendidikan asal dan kepala satuan  pendidikan yang dituju.
2. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB, menerapkan sistem zonasi dan aturan rombongan belajar .
3. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik, maka Satuan  pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
4. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran.
5. Perpindahan peserta didik kelas 10 dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampaui, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat  orang tua siswa bertugas.
6. Perpindahan peserta didik dari satuan  pendidikan di negara lain ke satuan  pendidikan di Indonesia wajib mendapatkan surat pernyataan dari kepala satuan  pendidikan asal dan surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.
7. Satuan  pendidikan melaksanakan  tes kelayakan bagi calon peserta didik yang berasal dari  satuan  pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki SHUN.
8. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari sekolah atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah.
G. LAPORAN PELAKSANAAN PPDB
1. Cabang Dinas Pendidikan wilayah mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan PPDB.
2. Satuan  pendidikan menengah baik Negeri maupun Swasta wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan  pendidikan kepada Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi  Jawa Barat dengan kewenangannya melalui Kepala Cabang Dinas Pendidikan.
3. Laporan PPDB pada sekolah negeri maupun swasta disampaikan menggunakan format sesuai juknis PPDB sebagaimana terlampir.
H. PENGAWASAN
1. Pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB mencakup pengawasan administratif dan teknis yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pada juknis.
2. Penyelenggara PPDB tingkat  Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pengawasan dan  koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB pendidikan menengah yang menjadi kewenangan cabang dinas wilayah.
3. Penyelenggara PPDB tingkat  Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan pembinaan terhadap pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas koordinasi pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB.
4. Penyelenggara PPDB tingkat Cabang Dinas Pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di wilayah yang menjadi kewenangannya.
5. Komite sekolah bersama pengawas pembina satuan pendidikan melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan PPDB di tingkat satuan pendidikan
6. Penyelenggara PPDB tingkat  Daerah Provinsi Jawa Barat, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat tentang penyimpangan PPDB. Tindak lanjut dilakukan dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:

a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan

b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.

 

7. Pengawasan hanya dilakukan oleh lembaga pengawasan fungsional yang memiliki kewenangan dan kompetensi pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
I. LARANGAN DAN SANKSI
1. Larangan
1.1 Satuan  pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, satuan  pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana BOS dari pemerintah maupun pemerintah daerah, dan/atau pihak lain dilarang melakukan pungutan yang terkait pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik yang bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1.2 Orang tua calon peserta didik dan atau masyarakat serta aparat terkait PPDB dilarang memberikan data palsu calon peserta didik yang diperlukan untuk pemenuhan dokumen yang dipersyaratkan.
1.3 Calon Peserta Didik yang sudah mendaftar, tidak diperbolehkan mengubah pilihan  satuan  pendidikan yang menjadi pilihannya setelah proses upload.
1.4 Calon Peserta Didik menggunakan dokumen yang tidak sesuai/tidak benar sebagaimana dipersyaratkan.
1.5 Operator atau siapapun dilarang mengubah atau mengentri data palsu ke dalam sistem aplikasi PPDB.
1.6 Melakukan atau menerima pendaftaran selain waktu yang telah ditetapkan dalam petunjuk teknis PPDB.
1.7 Semua pihak terkait PPDB dilarang menerima sejumlah uang/gratifikasi dari orang tua calon peserta didik sebagai peruntukan penerimaan calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan/tidak lolos seleksi.
1.8  Satuan  pendidikan dilarang memungut biaya PPDB atau daftar ulang.
J. SANKSI
1. Sanksi pelanggaran PPDB oleh panitia penyelenggara PPDB berupa:

a.    teguran tertulis;

b.   penundaan atau pengurangan hak;

c.    pembebasan tugas; dan/atau

d.   pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.

2. Pengenaan sanksi juga berlaku bagi komite sekolah atau pihak lain yang melanggar ketentuan juknis PPDB.
3. Pemberian sanksi selain sanksi administratif juga dapat diberlakukan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dapat memberikan sanksi berupa penggabungan atau penutupan sekolah kepada Sekolah yang tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu Rombongan Belajar dan jumlah Rombongan Belajar pada Sekolah sebagaimana dijelaskan pada bagian 6.2.
K. PELAPORAN PENGADUAN
1.

 

Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
2. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya.
3. Laporan pengaduan disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau cabang dinas;

b.   Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

c.    Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;

d.   Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan

e.    Saksi dan Pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.

4. Laporan pengaduan harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dalam juknis PPDB.
5. Laporan pengaduan dapat disampaikan langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan, atau melalui kanal beberapa media:

a.    laman: ppdb.disdik.jabarprov.go.id

b.   email: ppdb@disdik.jabarprov.go.id

c.    facebook: @DisdikJabar

d.   twitter: @disdik_jabar

e.    instagram: @disdikjabar

 

L. ALUR MEKANISME PENGADUAN
1. Pengaduan berupa administrasi dokumen persyaratan PPDB disampaikan langsung calon peserta didik atau pihak pendaftar atau  orangtua siswa kepada panitia di tingkat  satuan  pendidikan yang dituju untuk ditindaklanjuti di tingkat  satuan  pendidikan.
2.

 

Pengaduan teknis terkait proses input data atau sistem aplikasi  disampaikan operator input data di tingkat  satuan  pendidikan kepada koordinator help desk pengelola sistem IT tingkat Cabang Dinas wilayah untuk mendapat penyelesaian.
3. Pengaduan teknis yang tidak dapat diselesaikan di tingkat  cabang dinas, selanjutnya disampaikan panitia kepada tim help desk pengelola sistem IT tingkat Provinsi Jawa Barat untuk ditindaklanjuti pihak terkait sesuai permasalahan.
4. Pengaduan berupa pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.   Pelanggaran dari pihak orang tua calon peserta didik, dilaporkan satuan pendidikan kepada pengawas pembina satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti dan dikoordinasikan kepada cabang dinas pendidikan wilayah melalui kasi kepengawasan;

b.   Pelanggaran di tingkat satuan pendidikan ditindaklanjuti oleh pengawas pembina tingkat satuan pendidikan dan dikoordinasikan ke cabang dinas pendidikan wilayah melalui kasi kepengawasan; dan

c.    Pelanggaran di tingkat cabang dinas dilaporkan kepada panitia PPDB tingkat provinsi bagian pengawasan dan pengaduan untuk ditindaklanjuti  di tingkat Daerah Provinsi Jawa Barat.

 

M.

 

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis (juknis) PPDB  satuan  pendidikan SMA, SMK,  SLB di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2019 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Hal-hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh  satuan  pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru SMA, SMK, dan SLB ini berlaku sejak ditetapkan

Related Posts

Post A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.